TRAINING OF TRAINER PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL


  Jumat, 18 Desember 2020 BERITA

Oleh : Indriarti Yunita

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 (UU Desa) memberikan harapan yang besar bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dan pemerintahan desa. UU Desa diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan di desa yang meliputi aspek sosial, budaya, ekonomi, serta memulihkan basis penghidupan masyarakat desa dan memperkuat desa sebagai entitas masyarakat yang kuat dan mandiri. Desa juga menjadi ujung tombak dalam setiap pelaksanan pembangunan dan kemasyarakatan. Sehingga, UU Desa juga dimaksudkan untuk mempersiapkan desa dalam merespon proses demoktratisasi, modernisasi, dan globalisasi yang terus berkembang tanpa kehilangan jati dirinya.

Dengan UU ini, desa akan layak sebagai tempat kehidupan dan penghidupan. Bahkan lebih dari itu, desa akan menjadi fondasi penting bagi kemajuan bangsa dan negara dimasa yang akan datang. Lebih lanjut UU Desa mengangkat desa pada posisi subjek yang terhormat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena akan menentukan format desa yang tepat sesuai dengan konteks keragaman lokal, serta merupakan instrumen untuk membangun visi menuju kehidupan baru desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera. Membangun dan memberdayakan desa artinya membangun Negara.

Pencapaian visi perubahan UU Desa bukan saja menjadi tanggunggjawab desa, tetapi juga merupakan mandat bagi pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kotamadya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan (Psl. 112). Ruang lingkup pembinaan diatur sesuai dengan jenjang kedudukan masing-masing mulai dari pusat, provinsi sampai kabupaten/kota. Kementerian Desa PDTT sebagai kementerian sektoral yang mendapatkan mandat untuk mengampu urusan desa memprioritaskan arah pembinaan dan pengawasan untuk ;

  1. Meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa dan pembangunan Desa;
  2. Meningkatkan prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat Desa dalam Pembangunan Partisipatif;
  3. Meningkatkan daya guna aset dan potensi sumber daya Desa bagi kesejahteraan dan keadilan; dan
  4. Meningkatkan sinergitas program dan kegiatan Desa, kerja sama Desa dan Kawasan Perdesaan, (Permen Desa PDTT Nomor 18 Tahun 2019)

Untuk memastikan arah pencapaian tujuan Pembangunan Desa pemerintah juga berkewajiban melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, Kementerian Desa PDTT, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 47 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dapat dibantu oleh tenaga Pendamping Profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga (Psl.128 (2)). Pada pasal berikutnya ditegaskan tentang kualifikasi pendamping proesional yang bertugas membantu Kementerian Desa PDTT. Kualifikasi atau kompetensi pendamping profesional penting ditegaskan mengingat pendampingan dan pemberdayaan merupakan tugas dan tanggungjawab yang cakupannya luas meliputi berbagai aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat desa. Dalam pelaksanaannya Kemeteriaan Desa PDTT menugaskan Pendamping Lokal Desa dan Pendamping Desa sebagai tenaga yang diharapkan secara profesional sanggup tinggal dekat bersama (live with) untuk mendampingi dan memberdayakan masyarakat desa. Walaupun demikian, selama lebih dari lima tahun sejak diberlakukannya UU Desa tugas pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa diakui belum sampai pada pencapaian yang optimal. Tuntutan birokratik dan teknokratik terkait dengan pemutakhiran data di berbagai aspek kehidupan desa merupakan salah satu yang menjadi faktor penyebabnya. Dalam berbagai kesempatan Pendamping Desa, utamanya, menyampaikan tuntutan pemutakhiran data dan tuntutan tugas mendesak seringkali menyebabkan pendamping tidak fokus pada tugas utama mendamping dan memberdayakan masyarakat. Faktor penyebab lain, yang menjadi perhatian Kementerian Desa PDTT adalah lemahnya komitmen, kemampuan dan keterampilan Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa sebagai tenaga profesional.

Dalam rangka peningkatan kapasitas Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa maka melalui Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa  disenyelenggarakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional ( Training of Trainers ) P3PD yang telah diselenggarakan di Hotel Sahira Butik di Bogor dari tanggal 3 – 7 Desember 2020 dan diikuti oleh Tenaga Ahli Provinsi dan Kabupaten, Penggiat Desa serta Penggerak Swadaya Masyarakat. Training of trainer  Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional adalah pelatihan yang diperuntukkan bagi Tenaga Ahli Kabupaten/Provinsi, Penggiat Desa dan Penggerak Swadaya Masyarakat yang disiapkan untuk menjadi pelatih atau trainer dan meneruskan materi pelatihan tersebut kepada Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa. Secara umum, training of trainer adalah sebuah proses transfer pengetahuan dan keterampilan agar kecakapannya bertambah atau menguat. Tujuan pelatihan ToT pada intinya adalah untuk mengintensifkan penguatan kualitas kinerja harian tenaga pendamping profesional sebagai representasi kehadiran negara, dalam hal ini Kementerian Desa PDTT. Karena itu kegiatan pelatihan tidak hanya bertujuan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, tetapi juga penguatan komitmen yang berujung pada perubahan sikap profesional sebagai agen yang memfasilitasi pemberdayaan masyarakat desa. 

Pelatihan dibuka langsung oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Abdul Halim Iskandar. Dalam arahannya Menteri Desa, PDTT menyampaikan bahwa Kementerian Desa PDTT akan fokus untuk meningkatkan kapasitas Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa. Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa akan diberikan pelatihan dan edukasi agar menjadi pendamping yang kualified. Tugas baru Pendamping Desa ke depan adalah pemutakhiran data Sistem Informasi Desa (SID) milik Kemendes PDTT yang akan memuat semua data desa di seluruh Indonesia menjadi salah satu indikatornya. Dengan terlatih dan teredukasinya Pendamping Desa akan dapat membantu dan mengupdate SID di setiap saat, karena basis utama yang bisa menunjukkan dan memberikan dukungan eksistensi Kemendes PDTT adalah data, sehingga dapat menyajikan wajah dan prototipe seluruh desa di Indonesia. Sistem juga dapat digunakan oleh semua lembaga dan kementerian sebagai referensi kebijakan. Pendamping Desa cukup menyajikan data kepada kementerian dan lembaga terkait apabila ada persoalan desa yang harus segera ditangani karena posisi Kemendesa PDTT adalah memberikan informasi yang valid dan update. Materi pembelajaran pada pelatihan TOT ini terdapat 3 Pokok Bahasan yaitu :
 
1. Citra Diri Pendamping Desa
 

Materi ini menjelaskan bahwa Pendamping Desa sebagai pilihan pekerjaan profesional yang merepresentasikan kualitas kehadiran negara. Pendamping Desa Merefleksikan (mengenal secara kritis dan jujur pada diri sendiri) kualitas kinerja sebagai pendamping profesional lokal desa, mengatasi kelemahan dan mengembangkan potensi sebagai penggerak para pelaku perubahan desa dengan memilih strategi pengembangan diri sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan peran pendamping. serta menyatakan sikap keberpihakannya pada desa melalui intensitas pendampingannya pada masyarakat desa.

 

2.  Manajemen Data dan Informasi Dan Analisa Sosial

  • Sub Pokok Bahasan 1: Analisa Sosial 
  • Sub Pokok Bahasan 2: Pembangunan Desa Berbasis Data
  • Sub Pokok Bahasan 3: Kajian SDG’s Desa
  • Sub Pokok Bahasan 4: Video Broadcast Pokok Bahasan
Materi ini menjelaskan bahwa Pendamping Desa dapat mengenali masalah sosial desa yang menjadi perhatian masyarakat desa, melakukan kajian kritis atas data masalah sosial desa menemukan alternatif penyelesaian masalah sosial desa, mentransformasikan gagasan atas penyelesaian masalah sosial kepada masyarakat dan Pemerintahan Desa kemudian menindaklanjuti analisa sosial secara partisipatif dengan masyarakat dan pelaku pembangunan desa lainnya., dengan memahami pendataan sebagai tugas pokok pendamping dalam pemberdayaan desa, termasuk dapat menjelaskan kepada pelaku pembangunan di desa dengan menjelaskan kerangka logis fungsi dan manfaat data desa dalam siklus Pembangunan Desa dengan melakukan kajian dan validasi data untuk tujuan dan kemanfaatan data bagi Desa dan Kementerian Desa. Disamping itu dijelaskan bagaimana mengolah informasi, data sebagai pengetahuan baru yang bermanfaat: inspiratif, edukatif dan menggerakkan masyarakat. Serta dijelaskan cara memproduksi film/video berbasis data desa sebagai media publikasi, advokasi, edukasi atau promosi.
 
3. Laporan Harian Pendamping TPP (Tenaga Pendamping Profesional)
 

Materi ini menjelaskan mengenai Laporan Harian Pendamping Tenaga Pendamping Profesional sebagai Laporan Kegiatan Harian Kinerja Fasilitator dalam pembangunan dan pemberdayaan desa. Dijelaskan juga mengenai kerangka logis tugas, fungsi dan manfaat pendamping sebagai wujud kehadiran Kementerian Desa PDTT di Desa dan mengenai evaluasi kinerja Pendamping Desa agar berjalan secara obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan adanya bintek ToT ini diharapkan dapat memberikan transformasi pengetahuan dan keterampilan kepada seluruh Pendamping Desa sebab salah satu kunci keberhasilan performa Kemendes PDTT ada di Pendamping Desa. Selain mendampingi Kepala Desa dalam upaya memberikan arahan dan motivasi kepada pengambil kebijakan di desa. Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa juga menjadi kepanjangan tangan untuk mensosialisasikan SDGs Desa maupun kebijakan Kemendes PDTT. Hal itu diharapkan agar perencanaan pembangunan desa bisa selaras dengan kebijakan-kebijakan Kemendes PDTT.