PERKEMBANGAN KEDAULATAN DESA ANTARA SEBELUM DAN SESUDAH LAHIRNYA UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014


  Jumat, 08 Januari 2021 ARTIKEL

Oleh : Herri Santoso, S.Pi

Perjalanan sejarah desa menunjukkan bahwa dinamika pembangunan desa lebih terletak pada kehadiran negara yang berperan sebagai pengasuh, pengayom, dan pelindung yang mampu menggerakkan swadaya masyarakat untuk membangun desa dan menempatkan kedaulatan pembangunan desa berada di tangan masyarakat desa. Hal ini diperlihatkan dari sejarah perkembangan desa (Sudjatmiko, 2015). Desa yang berarti kemadirian (swadesi) berasal dari sekumpulan orang yang hidup di tempat kelahiran, tempat asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas. Desa pertama kali di catat di Indonesia pada jaman Hindia Belanda oleh Mr. Herman Warner Muntinghe dan dilaporkan pada 14 Juli 1817 kepada Gubernur Jenderal Inggris yang saat itu berkuasa.

Desa diatur oleh nilai, norma, budaya yang turun temurun dan terus dipertahankan serta diperkaya untuk berkehidupan secara mandiri. Artinya desa merupakan suatu wilayah kesatuan hukum berdasarkan kesejarahan dan adat istiadat masyarakat. Pengesahan terhadap struktur kepemimpinan desa sesuai dengan asal usulnya dan hierarki struktur kerajaan. Kepemimpinan desa diberi legitimasi dan difokuskan untuk mempimpin dan mengatur warga. Contoh kerajaan Jawa memberi berbagai ajaran kepemimpinan desa dengan nama “serat wulang reh” (mendidik dan menggerakkan). Pemimpin desa diberi legitimasi sebagai pamong desa yang berfungsi sebagai pengasuh, pengayom, pelindung dan penggerak. Pemimpin yang bisa mendidik dan menggerakkan 100 orang atau ratusan orang disebut penatus, sedangkan pemimpin yang bisa mendidik dan menggerakkan 1.000 orang atau lebih disebut panewu.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, desa juga diakui sebagai suatu wilayah kesatuan hukum berdasarkan adat istiadat yang mempunyai kedaulatan. Demikian juga keberadaan desa sebagai wilayah kesatuan hukum yang berdaulat diakui secara sosial politik oleh Pemerintah Jepang pada waktu menduduki wilayah Hindia Belanda.

Pada saat periode awal pasca kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indoneisa (NKRI), desa dinyatakan sebagai berikut:

  1. Desa merupakan satu kesatuan wilayah hukum berdasarkan adat istiadat yang berlaku dalam wilayah pemerintahan Republik Indoensia
  2. Rukun Tetangga (RT) masih tetap dipertahankan sebagai bagian dari desa;
  3. Desa merupakan pemerintahan administrasi tingkat ketiga setelah Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Propinsi.

Setelah itu, desa pernah mendapat perhatian dan kehormatan sosial politik dan legitimasi hukum yang luar biasa dari Pemerintah Indonesia pada tahun 1965 dengan keluarnya Undang-Undang Desa Nomor 19 Tentang Desa Swapraja, memposisikan desa sebagai suatu pemerintahan swapraja yang mempunyai kelengkapan kelembagaan demokrasi: Eksekutif (Kepala Desa beserta Pamong Desa), Legislatif (DPRDesa/Gotong Royong) dan Mahkamah Desa/Adat (para sesepuh dan pemangku adat).

Posisi desa sebagai desa swapraja benar-benar memberi peran desa sebagai pembangkit karakter warga yang mandiri dan tidak bermental miskin dan tidak selalu menggantungkan diri. Pengaturan tata kelola desa sungguh sempurna yang memenuhi asas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Alokasi penggunaan kekayaan desa yang berupa tanah desa digunakan untuk pengentasan kemiskinan warga desa. Hal itu tercermin pada alokasi penggunaan tanah desa untuk enam sektor penting yaitu:
  1. Tanah titi sara, adalah tanah desa yang digunakan untuk bantuan sosial bagi warga desa yang sedang menderita atau terkena bencana;
  2. Tanah pegurin, adalah tanah desa yang hasilnya digunakan untuk biaya pendidikan anak-anak desa;
  3. Tanah sengkeran, adalah tanah desa yang digunakan untuk tempat penangkaran bibit/tanaman yang dilindungi dan penyeimbang ekosistem lingkungan alam;
  4. Tanah segahan, adalah tanah desa yang hasilnya digunakan untuk biaya komunikasi, lobi dan membangun kerja sama;
  5. Tanah pangon, adalah tanah desa yang digunakan untuk ruang publik dan pengembalaan hewan
  6. Tanah pelungguh, adalah tanah desa yang hasilnya untuk memberi honor para eksekutif, legislatif dan yudikatif desa.

Setelah keluar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya Daerah Tingkat III di seluruh wilayah Republik Indonesia, dinyatakan bahwa desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang tertentu batas-batas daerahnya, berhak mengurus rumah tangganya sendiri, memilih penguasanya dan mempunyai harta benda sendiri. Jadi, Desa Praja pada undang-undang tersebut di atas hanyalah nama baru bagi Desa yang sudah ada sejak berabad-abad yang lampau, yang memiliki penegertian yang sama seperti di atas. Ketika Orde Baru lahir, undang-undang yang jiwa dan sistem pengaturannya dapat membawa ke arah ketidkstabilan politik di desa-desa, dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969. Desa tidak diberi posisi apapun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 menyatakan bahwa desa/Kampung merupakan suatu kesatuan wilayah hukum di bawah pemerintahan kabupaten sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pemerintahan pusat. Desa menjadi pusat objek proyek pembangunan Orde Baru dan tidak lagi menjadi subyek. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 menegaskan bahwa posisi desa hanya sebagai perangkat pemerintah daerah bukan lagi sebagai pengayom dan pengemong atau bukan lagi sebagai fasilitator warga desa.

Sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa mempunyai Badan Perwakilan Desa (BPD) yang mempunyai hak legislasi dan Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat desa. Setelah undang-undang tersebut diterbitkan, desa merupakan wllayah hukum yang menjadi bagian dari Pemerintahan Otonomi Daerah. Disebutkan pula adanya prubahan dari BPD menjadi BPMD (Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa) yang tidak mempunyai hak legislasi dan kepala desa bertanggung jawab kepada bupati yang dalam hal ini desa memperoleh Alokasi Dana Desa (Dana Imbangan, Dana Bagi Hasil, dan Bantuan) yang penggunaannya ditentukan oleh Bupati sebagai Kepala Daerah Kabupaten. Perubahan lainnya adalah Sekretaris Desa diisi oleh PNS, yang sebelumnya tidak demikian. Kedaulatan desa yang demikian selalu menjadikan desa sebagai obyek pembangunan tanpa memiiki kedaulatan yang berarti untuk membangun dirinya apalagi untuk memiliki daya saing.

Kelahiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mempertimbangkan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pertimbangan lainnya adalah bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur daan sejahtera.

Pembangunan perdesaan merupakan hal yang sangat penting sebagai dasar pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah di Indonesia. Pada tahun 2005 jumlah desa di Indonesia tercatat berjumlah 61.409 desa kemudian meningkat menjadi 74.754 desa pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2019 jumlah desa meningkat menjadi 74.954 desa. Meningkatnya jumlah desa tersebut berimplikasi pada perlunya peningkatan kesejahteraan masyarakat di perdesaan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, kemudian Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi meneguhkan adanya kehadiran Negara khusus di desa. Kehadiran negara di desa ditunjukkan dengan adanya pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan dalam pembangunan desa dan kawasan perdesaan, serta desa saat ini menjadi subyek pembangunan memiliki Pendapatan Asli Desa dan diberikan pula Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan sharing dana APBD Propinsi dan Kabupaten/Kota.

 

Tinjauan Pustaka 

Budi Harsono, S. 2015. Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah. The Region Branding Institute. Bogor.

Saleh, Harry Heriawan. 2015. Menjalin Desa Kota Upaya Membangun Indonesia. Jakarta: Tempo Inti Media.

Sudjatmiko, B. 2015. Sejarah Desa dan Perkembangannya. Bahan paparan pada lokakarya Membedah Konsep Tipologi Desa Menuju Kesejahteraan Masyarakat. Jakarta 13 Juli 2015.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 2014. Jakarta.